You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PWI Jaya Beraudiensi dengan Plh Gubernur
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

PWI Jaya Beraudiensi dengan Plh Gubernur

Kita sudah menerima 150 karya yang akan diseleksi 

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Raya (PWI Jaya) melakukan audiensi dengan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, Saefullah.

Dalam audiensi tersebut dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin Tahun 2018.

Pemprov DKI - PWI Jaya akan Gelar Anugerah Jurnalistik MHT Award ke-44

Ketua Dewan Juri sekaligus mantan Ketua PWI Jaya, Kamsul Hasan mengatakan, tahun ini terdapat tujuh kategori lomba dan tiga eksebisi yang dpaat diikuti oleh jurnalis dari media cetak serta elektronik.

"Tahun ini merupakan penyelenggaraan untuk kali ke-47," ujarnya, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/10).

Kamsul menjelaskan, Anugerah Jurnalistik MH Thamrin merupakan agenda tahunan. Karya jurnalistik yang dilombakan adalah hasil publikasi mulai Juni 2017 hingga Mei 2018.

"Kita sudah menerima 150 karya yang akan diseleksi dan dipilih 3 terbaik dari masing-masing kategori," terangnya.

Ia menambahkan, dalam era digital saat ini seorang jurnalis harus lebih mumpuni. Pasalnya, persaingan penyampaian informasi melalui media sosial tidak bisa dihindari.

"Ke depan kita berharap para pemenang bisa menjadi contoh jurnalis dari berbagai media yang bisa menjawab tantangan di era digital," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12765 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1454 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1450 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1402 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1092 personBudhi Firmansyah Surapati